PP Nomor 12/ 2019, Acuan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-mTKVMprbHhM/XLKXy2eWtbI/AAAAAAAAqYc/_qUNUnX_nBgFnYe_P1SwQUdKeYxKwSUfgCLcBGAs/s1600/IV3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1365" height="240" src="https://4.bp.blogspot.com/-mTKVMprbHhM/XLKXy2eWtbI/AAAAAAAAqYc/_qUNUnX_nBgFnYe_P1SwQUdKeYxKwSUfgCLcBGAs/s320/IV3.jpg" width="320" /></a></div> <b>Ambon,mollucasimes.com-</b>Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah,  lewat pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, penatausahaan,pelaporan, monitoring, evaluasi serta pengawasan maka Pemerintah Kota Ambon harus melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /> <br /> Hal ini dikatakan Wali Kota Ambon, Sekertaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, MSi saat membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat 12/04/19.<br /> <br /> "Pemeritah Kota Ambon perlu melaksanakan Peraturan Pemerintah ini untuk memberikan informasi serta pengetahuan yang komprehensif  kepada Aparatur Pengelola Keuangan sesuai dengan tuntuan Good  Public Governance yaitu transparansi, akuntabel dan efektif sehingga menghasilkan  tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," akunya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-TMULkmILyyA/XLKYCLTLR4I/AAAAAAAAqYg/818Wtnk6AisNYYTUmamjzZU7bUtS0OeLgCLcBGAs/s1600/iv%2B%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="720" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-TMULkmILyyA/XLKYCLTLR4I/AAAAAAAAqYg/818Wtnk6AisNYYTUmamjzZU7bUtS0OeLgCLcBGAs/s320/iv%2B%25282%2529.jpg" width="320" /></a></div> Dalam pada itu, lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Keuangan Daerah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun  2019 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menyempurnakan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih baik.<br /> <br /> "Ada sejumlah poin penting yang menjadi perhatian, yang pertama adalah  penentuan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dapat disahkan oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD jika pembahasan dalam kurun 1,5 bulan belum ada kesepakatan. Hal ini sering dijadikan sarana melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat ini dilakukan oleh Kabupaten Kota untuk sejumlah OPD. Ketiga,strukutur APBD Perubahan akan mengubah perencanaan substansi dan mekanisme evaluasi termasuk sistem pelaporan yang akan menggunakan E-Budgeting," papar Latuheru.<br /> <br /> Karena itu, tambahnya, Pemerintah Kota Ambon meminta keseriusan serta perhatian dari OPD sehingga kompetensi keuangan dapat ditingkatkan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-ihSn2EnFz8Y/XLKYQyXkbQI/AAAAAAAAqYo/zp2juCvTIA0CC3RzbYPqVbSZ_Bo4WY2GQCLcBGAs/s1600/IV4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="789" data-original-width="706" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-ihSn2EnFz8Y/XLKYQyXkbQI/AAAAAAAAqYo/zp2juCvTIA0CC3RzbYPqVbSZ_Bo4WY2GQCLcBGAs/s320/IV4.jpg" width="286" /></a></div> "Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari semua OPD dengan demikian maka prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian  atas Laporan Keuangan  Daerah tahun 2017 dapat dipertahankan. Karenanya maka kerja keras  dalam bidang pengelolaan keuangan ini harus dimaksimalkan," pungkasnya.<br /> <br /> Sementara itu Ketua Panitia, Ivana Tuhumena SE, MSi mengatakan  tujuan sosialiasi ini untuk memberikan acuan dan pedoman tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pejabat penata keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan serta pegawai BPKAD Kota Ambon .<br /> <br /> "Sosialisasi ini sangat penting bagi semua dengan menghadirkan nara sumber Staf Khusus Direrektorat Jendral  Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mukjizat S.Sos, MSi, diharapkan dapat dipahami dengan jelas sehingga dalam pelaksanaan pengelola keuangan pada masing-masing OPD dapat dilaksanakan secara baik dan benar," tutupnya. (MT-01)

Ambon PP Nomor 12/ 2019, Acuan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Ambon,mollucasimes.com- Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah,  lewat pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, penatausaha...

Baca selengkapnya »

Rubah Program Data Ke Versi 7.3, Proses Lambat, Disdukcapil Minta Maaf

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-1k_7CQ-v63Y/XK5vj1pSabI/AAAAAAAAqXs/8WGTLZgPZK08nnrtVZm0Q_4ftlsVOsGJwCLcBGAs/s1600/haurissa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="280" height="320" src="https://3.bp.blogspot.com/-1k_7CQ-v63Y/XK5vj1pSabI/AAAAAAAAqXs/8WGTLZgPZK08nnrtVZm0Q_4ftlsVOsGJwCLcBGAs/s320/haurissa.jpg" width="240" /></a></div> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Dalam rangka meningkatkan  pelayanan administrasi kependudukan dari versi 7 ke versi 7.3 berbasis elektronik, membutuhkan waktu panjang  mengakibatkan terganggunya  kenyamanan masyarakat dalam berproses beberapa hari kemarin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut.<br /> <br /> Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon, Marchella Haurissa SE, MM, Kamis 11/04/19.<br /> <br /> "Perubahan program data dari versi 7 ke versi 7.3 membutuhkan waktu yang tidak cepat karena harus menyelesaikan program dari awal kemudian merubah semua dokumen kependudukan yang menggunakan tanda tangan elektronik. Sementara Capil memiliki 35 elemen yang harus dirubah termasuk biodata untuk dimasukkan dalam program. Jadi, pekerjaan ini membutuhkan kerja ekstra," jelas Haurissa<br /> <br /> Diakuinya, keterbatasan sumber daya manusia Disdukcapil juga sangat mempengaruhi.<br /> <br /> "Dapat dibayangkan kita sudah berupaya merubah program data tersebut sejak hari Sabtu lalu padahal waktu efektif yang dibutuhkan untuk merubahnya harus satu bulan. Kami sudah berusaha semampunya agar dalam beberapa hari kemarin semua perubahan dapat terprogram dengan baik, namun pada kenyataannya tidak demikian. Tidak mungkin pegawai diminta untuk bekerja siaga di kantor hingga pagi hari," terangnya.<br /> <br /> Diakui Haurissa, proses pembuatan KTP maupun KK awalnya dapat dilakukan secara normal, namun karena pemberlakukan sistem berbasis elektronik maka semua pelayanan yang tertata dalam satu sistem  menjadi tertunda.<br /> <br /> "Sehingga untuk merubah fitur dalam program maka seluruh program yang telah disetting harus dimatikan termasuk proses pembuatan KTP maupun KK. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat," ungkap wanita dengan senyum manis ini.<br /> <br /> Walaupun demikian, Haurissa memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dalam aktivitas pembuatan administrasi kependudukan di kantor Disdukcapil.<br /> <br /> "Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, atas nama Dinas Dukcapil saya meminta maaf kepada masyarakat Kota Ambon yang terhambat dalam kepengurusan administrasi beberapa hari belakangan ini. Kami alpa  memberikan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan perubahan sistem dari versi 7 ke versi 7.3 sehingga mengganggu proses pengurusan administrasi di Disdukcapil. Tapi kini kita sudah  membuka pelayanan administrasi seperti semula walaupun belum secara maksimal," jelasnya panjang lebar. (MT-01)<br /> <div> <br /></div>

Rubah Program Data Ke Versi 7.3, Proses Lambat, Disdukcapil Minta Maaf

Ambon,mollucastimes.com- Dalam rangka meningkatkan  pelayanan administrasi kependudukan dari versi 7 ke versi 7.3 berbasis elektronik, mem...

Baca selengkapnya »

Jelang Paskah, Unit Eden Jemaat GPM Toisapu Gelar Jalan Santai

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-JP8hRhRFm1M/XK4GoPyvCzI/AAAAAAAAqXU/pLEdafb_sBIqGJrGV7XHwjeE93MFJzdvwCLcBGAs/s1600/jani.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-JP8hRhRFm1M/XK4GoPyvCzI/AAAAAAAAqXU/pLEdafb_sBIqGJrGV7XHwjeE93MFJzdvwCLcBGAs/s320/jani.jpg" width="240" /></a></div> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Dalam rangka mengeratkan persatuan dan kesatuan diantara anggota unit menjelang Paskah Kristus 2019, Unit Eden Jemaat GPM Toisapu Klasis Ambon Timur telah menggelar kegiatan jalan santai serta senam jantung sehat.<br /> <br /> Hal ini diungkapkan Koordinator Paskah Unit Eden, Jany Parinussa, SH, MH, Rabu 10/04/19.<br /> <br /> "Kegiatan jalan pagi maupun senam jantung sehat  telah kami lakukan pada tanggal 3 April 2019 lalu. Ini merupakan agenda yang telah kami sepakati bersama menjelang perayaan Paskah Kristus 2019. Walaupun sangat sederhana tetapi merupakan bentuk kepedulian, keakraban serta kesatuan hati diantara anggota unit," aku Parinussa.<br /> <br /> Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu ditingkatkan dalam unit maupun sektor bahkan untuk skala jemaat. "Pasalnya, dengan jalan santai maupun senam bersama ini selain mampu memecah kekakuan, dapat juga mempererat kebersamaan sebab pada umumnya kita hanya dapat bertemu secara penuh dan lengkap saat hari libur seperti ini akibat kesibukan masing-masing," terang ayah tiga putra putri ini.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-UHnwJZZsT9k/XK4Gwln0vGI/AAAAAAAAqXY/Y5x56o-fgugnvTSm5YpkcuIOj_7Xa7yNQCLcBGAs/s1600/jani1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1280" height="154" src="https://4.bp.blogspot.com/-UHnwJZZsT9k/XK4Gwln0vGI/AAAAAAAAqXY/Y5x56o-fgugnvTSm5YpkcuIOj_7Xa7yNQCLcBGAs/s320/jani1.jpg" width="320" /></a></div> Dikatakan, kegiatan menjelang Paskah tidak harus glamour tetapi dengan kesederhanaan namun mampu menyatukan keperbedaan dari berbagai keluarga.<br /> <br /> "Bagi saya justru hal ini sangat menyenangkan, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 133 tentang persaudaraan yang rukun, sebab jika kita semua hidup rukun, bersatu dalam keperbedaan, saling menghargai dan menghormati maka berkat Tuhan pasti dicurahkan bagi kita sehingga hakekat dari Paskah yaitu kematian Tuhan Yesus  selalu menjadi ungkapan syukur atas kasih setiaNya dalam kehidupan kita," jelas lelaki pemilik senyum manis ini.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-WzS-BU5dNbM/XK4G5MqAIwI/AAAAAAAAqXc/DXLvPr9FiioMZT1LW4KJIzmdlbkzxzRywCLcBGAs/s1600/jani2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1280" height="154" src="https://4.bp.blogspot.com/-WzS-BU5dNbM/XK4G5MqAIwI/AAAAAAAAqXc/DXLvPr9FiioMZT1LW4KJIzmdlbkzxzRywCLcBGAs/s320/jani2.jpg" width="320" /></a></div> Tidak lupa dirinya menghimbau kepada seluruh anggota unit Eden untuk setia dalam kegiatan ibadah yang telah diagendakan.<br /> <br /> "Masing-masing kita harus memperhatikan tugas dan tanggungjawab yang telah diembankan. Bagi kaum bapak jangan lupa menghadiri ibadah Pelayanan Pria (Pelpri), kaum ibu dengan Pelayanan Wanita (Pelwata), anak muda dengan ibadah Angkatan Muda, anak-anak dengan ibadah Tunas maupun Sekolah Minggu. Dengan melaksanakan tanggungjawab masing-masing, maka berkat Tuhan akan terus mengalir baik secara pribadi, keluarga maupun secara umum dalam unit Eden ini," pungkasnya.<br /> <br /> Selain jalan santai dan senam jantung sehat, juga dilakukan senam Meti Kei dan Kaka Enda yang dipandu instruktur senam Ellen Gabriel dan rekan-rekan.<br /> <br /> <br />

Agama Jelang Paskah, Unit Eden Jemaat GPM Toisapu Gelar Jalan Santai

Ambon,mollucastimes.com- Dalam rangka mengeratkan persatuan dan kesatuan diantara anggota unit menjelang Paskah Kristus 2019, Unit Eden Je...

Baca selengkapnya »

Susun Program Kegiatan Capaian 2020, Pemkot Ambon Gelar Musrembang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-1cn49yXaeBA/XKIzGb0SdKI/AAAAAAAAqU4/BF1AcVXGaYMTgbzgzRWoIXTVXeY4lEBYgCLcBGAs/s1600/musrenmabng.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1365" height="240" src="https://3.bp.blogspot.com/-1cn49yXaeBA/XKIzGb0SdKI/AAAAAAAAqU4/BF1AcVXGaYMTgbzgzRWoIXTVXeY4lEBYgCLcBGAs/s320/musrenmabng.jpg" width="320" /></a></div> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Dalam upaya menyusun berbagai program kegiatan maupun menampung serta menerima masukan  dari berbagai pemangku kepentingan, maka Pemerintah Kota Ambon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrembang) tahun 2019.<br /> <br /> Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler di sela Musrembang Pemerintah Kota Ambon, Senin 01/04/19.<br /> <br /> "Dengan adanya Musrembang ini, maka harus diupayakan seluruh program kegiatan dapat tersusun secara maksimal demi mewujudkan visi dan misi Kota Ambon yang harmonis, sejahtera dan religius,"  akunya.<br /> <br /> Menurutnya, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk sampai pada titik maksimal mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan.<br /> <br /> "Karena itulah mengapa dalam Musrembang ini dihadirkan selain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama,okoh masyarakat, LSM serta staeholder yang berkepentingan didalamnya. Dengan adanya berbagai pemangku kepentingan maka akan ada banyak masukan, ide, saran yang tergali sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://4.bp.blogspot.com/-FUxxR3gvtkE/XKIzQllk2XI/AAAAAAAAqU8/Cz86A6ekaHMzR2XfPjWm6NPhYPpDjAS7ACLcBGAs/s1600/musrenm.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1365" height="240" src="https://4.bp.blogspot.com/-FUxxR3gvtkE/XKIzQllk2XI/AAAAAAAAqU8/Cz86A6ekaHMzR2XfPjWm6NPhYPpDjAS7ACLcBGAs/s320/musrenm.jpg" width="320" /></a></div> Dirinya mencontohkan sejumlah target kinerja daerah tahun 2020.<br /> <br /> "Target yang harus tercapai pada 2020  diantaranya : Nilai Kota Layak Anak, Opini BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kepala Keluarga yang 100% memiliki Kartu Keluarga, Agka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dii  (Paud) sebesar 45%, Presentase Penduduk per Kepala Keluarga sebesar 87% mendapatkan akses air minum yang aman," ujar lelaki berkacamata ini.<br /> <br /> Oleh sebab itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengharapkan agar setiap perangkat  daerah terus bekerja dan berkinerja  secara terukur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih<br /> <br /> Sementara itu hadir sebagai Nara Sumber dalam Musrembang yaitu Sekertaris Kota Ambon, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Ketua DPRD Kota Ambon, Kepala Inspektorat Kota Ambon, serta para peserta lainnya. (MT-01)<br /> <div> <br /></div>

Susun Program Kegiatan Capaian 2020, Pemkot Ambon Gelar Musrembang

Ambon,mollucastimes.com- Dalam upaya menyusun berbagai program kegiatan maupun menampung serta menerima masukan  dari berbagai pemangku ke...

Baca selengkapnya »

Handayani : Kemendagri Apresiasi Positif Pembentukan PPID Kota Ambon

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-jlTitIa1uZw/XKB8mgCg6YI/AAAAAAAAqUY/6HBUmvV7x2w8muh6duuOGyrpg3JaoduXgCLcBGAs/s1600/handayai.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1365" data-original-width="1024" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-jlTitIa1uZw/XKB8mgCg6YI/AAAAAAAAqUY/6HBUmvV7x2w8muh6duuOGyrpg3JaoduXgCLcBGAs/s320/handayai.jpg" width="240" /></a></div> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Kementerian Dalam Negeri Khususnya Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengolahan Informasi memberikan apresiasi yang cukup baik terhadap  Pemerintah Kota Ambon karena lewat Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Kota Ambon karena telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).<br /> <br /> Hal ini diakui Kepala Bidang  Fasilitasi Pengaduan dan Pengolahan Informasi,  Kementerian Dalam Negeri, Dr Handayani Ningrum SE MSi di sela Bimbingan Teknis  Pengelolaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi, Jumat 27/03/19 akhir pekan kemarin.<br /> <br /> "Kami senang Kota Ambon sudah membentuk PPID lewat Dinas Kominfonya lewat SK Wali Kota Ambon. Ini merupakan hal yang harus menjadi contoh bagi seluruh Kabupaten Kota yang ada di Maluku. Pasalnya, baru Kota Ambon yang membentuk PPID. Saya lihat juga peserta dalam Bimtek ini berasal dari Kabupaten lain di Maluku. Sehingga diharapkan tidak hanya Kota Ambon yang memiliki PPID tetapi Maluku secara keseluruhan," akunya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-NgyoqXTXp-w/XKB8xo43LuI/AAAAAAAAqUc/Kr2J-0HmcDQmxUzNnqFzRFV0qAZc2o0YQCLcBGAs/s1600/handayani.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1365" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-NgyoqXTXp-w/XKB8xo43LuI/AAAAAAAAqUc/Kr2J-0HmcDQmxUzNnqFzRFV0qAZc2o0YQCLcBGAs/s320/handayani.jpg" width="320" /></a></div> Menurutnya, PPID memiliki fungsi  sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<br /> <br /> "Karena itulah maka setiap Kabupaten Kota harus memiliki PPID  sesuai dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang PPID. Yang kami lihat Kota Ambon sudah maju karena dari sisi  aplikasi pengaduan  telah dilengkapi dengan laporan Stan yang berjalan baik. Aplikasi yang dipasang oleh Kemendagri  dengan daftar informasi publikpun sudah baik bahkan memiliki aplikasi yang lengkap, kemudian dapat diimplementasikan berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga SOP yang tertuang juga hingga detail," akunya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-BmPlSiHwW4c/XKB85SpmphI/AAAAAAAAqUg/ym6CCM8E84gOn03GgpfQg5sKou2GsZEUgCLcBGAs/s1600/handa.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1365" height="240" src="https://3.bp.blogspot.com/-BmPlSiHwW4c/XKB85SpmphI/AAAAAAAAqUg/ym6CCM8E84gOn03GgpfQg5sKou2GsZEUgCLcBGAs/s320/handa.jpg" width="320" /></a></div> Walaupun demikian, masih ada kekurangan yang perlu menjadi perhatian.<br /> <br /> "Perlu disosilisasikan kepada mayarakat terkait permintaan informasi yang dapat dilakukan melalui aplikasi di PPID saat ini sangat gampang dan tidak susah. Cukup dengan mendownload aplikasi dalam handphone android, masyarakat sudah bisa memberikan maupun sebaliknya menerima informasi  dari PPID. Karena yang kami lihat permintaan informasi permintaan informasi yang dilakukan oleh masyarakat masih minim di Kota Ambon," jelasnya.<br /> <br /> Dirinya berharap, PPID yang menjadi keharusan amanat UU sejak tahun 2008 harus dibentuk di berbagai daerah di Indonesia. Hingga hari ini dari seluruh provinsi, 46 PPID yang belum terbentuk 6 diantaranya di Provinsi Maluku. (MT-01)<br /> <div> <br /></div>

Ambon Handayani : Kemendagri Apresiasi Positif Pembentukan PPID Kota Ambon

Ambon,mollucastimes.com- Kementerian Dalam Negeri Khususnya Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengolahan Informasi memberikan apresiasi yang...

Baca selengkapnya »

BPJS-Kesehatan Buka Pelayanan Pelaporan Pengaduan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://2.bp.blogspot.com/-tGoR4LXjfe8/XKBoAYiSnhI/AAAAAAAAqUA/o656y_Lj7GUYS2wLGD_jTIPExZy19VGgQCLcBGAs/s1600/BPJSKES1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://2.bp.blogspot.com/-tGoR4LXjfe8/XKBoAYiSnhI/AAAAAAAAqUA/o656y_Lj7GUYS2wLGD_jTIPExZy19VGgQCLcBGAs/s320/BPJSKES1.jpg" width="240" /></a></div> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Guna mewujudkan Good Gonernance antara BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan vendor yang ada,  sehubungan pengendalian gratifikasi dan sistem pelaporan pelanggaran  (Whistle Blowing System WBS), BPJS Kesehatan membuka pelayanan pelaporan pelanggaran.<br /> <br /> Hal ini dikatakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Afliana Latumakulita, Jumat 29/03/19.<br /> <div> <br /></div> "Untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut  dapat melalui email wbs@bpjs-kesehatan.go.id atau langsung menghubungi (021) 421 2938 ext. 7413 dengan menyertakan keterangan jelas dan dokumen pendukung sebagai bukti," ungkapnya.<br /> <br /> Dikatakan vendo rmemiliki peranan penting dalam menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, namun perlu memperhatikan kode etik BPJS Kesehatan.<br /> <br /> "Vendor sangat berperan penting dalam mendukung keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa yang semakin kompleks dengan kondisi persaingan usaha yang semakin ketat. Namun demikian ada kode etik yang perlu diperhatikan oleh vendor diantaranya adanya larangan gratifikasi kepada seluruh duta BPJS Kesehatan," jelasnya.<br /> <br /> Latumakulita mengakui pihaknya mengapresiasi kesediaan berbgai pihak untukmenjadi vendor.<br /> <br /> “Di era revolusi industri 4.0 ini persaingan usaha semakin ketat, saya sangat mengapresiasi atas kesediaan bapak ibu untuk menjadi vendor kami. Namun dalam pelaksanaan kerjasama diperlukan mitra atau vendor yang berkualitas dan kompetitif, sehingga bersama ini saya mengingatkan kepada bapak ibu sekalian untuk dapat bekerja sama dengan profesional," tegasnya.<br /> <br /> Ditambahkan, BPJS Kesehatan  menyediakan WBS BPJS Kesehatan sebagai media pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan internal BPJS Kesehatan.<br /> <br /> "Pelanggaran dimaksud tidak terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan, perbuatan melanggar hukum pidana tetapi juga pelanggaran kode etik atau pelanggaran norma-norma kesusilaan pada umumnya, dan pelanggaran lainnya atas ketentuan yang berlaku. Karena itu, peserta dan rekanan BPJS Kesehatan serta masyarakat luas yang menemukan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh internal BPJS Kesehatan untuk dapat segera melaporkanya melalui email WBS BPJS Kesehatan yang telah disediakan demi kebaikan bersama" pintanya.   (MT-01)<br /> <br /> <br /> <br /> <br />

Ambon BPJS-Kesehatan Buka Pelayanan Pelaporan Pengaduan

Ambon,mollucastimes.com- Guna mewujudkan Good Gonernance antara BPJS Kesehatan Cabang Ambon dan vendor yang ada,  sehubungan pengendalian ...

Baca selengkapnya »