Pemkot Ambon Gandeng Pakar Geothermal Akan Bahas Hasil Kajian Ilmiah Gempa Maluku

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-q_Ey0cndQMU/Xh0uaWJWuuI/AAAAAAAACxI/_5dvAEZ8h2IkVIB79JRsjjPmiUSpMHLMwCLcBGAsYHQ/s1600/ric.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="319" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-q_Ey0cndQMU/Xh0uaWJWuuI/AAAAAAAACxI/_5dvAEZ8h2IkVIB79JRsjjPmiUSpMHLMwCLcBGAsYHQ/s640/ric.jpg" width="451" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start;">Kadis PUPR Kota Ambon, Ir. Enrico Matitaputty, M.Tech</span></td></tr> </tbody></table> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Sehubungan dengan masalah gempa bumi yang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya September 2019 lalu dan masih dirasakan sesekali, Pemerintah Kota Ambon bersama para pakar yang berkompeten akan membahas hasil kajian ilmiahnya.<br /> <br /> Dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. Enrico Matitaputty, M.Tech kepada mollucastimes.com, Selasa 14/01/20, gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi.<br /> <br /> "Walaupun demikian belakangan ini bermunculan wacana-wacana yang menyatakan ada penyebab lain dari gempa bumi yang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya yaitu adanya keterkaitan dengan proyek Geothermal di wilayah Maluku Tengah," aku Matitaputty.<br /> <br /> Terkait hal tersebut, lanjutnya, Wali Kota Ambon berinisiatif menggelar diskusi lanjutan serta membahas kajian ilmah yang telah dilakukan sehubungan dengan adanya wacana-wacana tersebut.<br /> <br /> Menurut ayah empat anak ini, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti ESDM yang menangani masalah Geothermal.<br /> <br /> "Hasil koordinasi bersama Vice President Panas Bumi dari PLN, Bapak Aris Eddy, beliau merekomendasikan kita untuk nantinya membahas hasil kajian ilmiah yang sudah dilakukan bersama para pakar Geothermal di Indonesia," terangnya.<br /> <br /> Ditambahkan, dalam waktu dekat tim dari Pemkot Ambon yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH dan Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, S.Sos akan bertemu dengan para pakar tersebut untuk membahas hasil kajian terkait Geothermal di Maluku Tengah, tepatnya di Tulehu.<br /> <br /> "Dihadapan para pakar, tim Pemkot Ambon akan menjelaskan terkait kondisi aktual Maluku pasca gempa yang terjadi, selanjutnya para pakar akan mempresentasikan secara ilmiah hasil kajian dari tim ahli mereka tentang Geothermal, apakah hal tersebut merupakan salah satu penyebab gempa bumi ataukah tidak," tandas lelaki jebolan India Unuversity ini.<br /> <br /> Menurutnya, pembahasan yang akan dilakukan bersama para pakar merupakan lanjutan dari kegiatan tanggal 3 Desember 2019 lalu.<br /> <br /> "Jika tanggal 3 Desember kemarin membicarakan tentang kejadian alam, maka pertemuan nanti akan lebih kepada hasil kajian ilmiah terkait kondisi Geothermal serta ada tidaknya dampak terhadap gempa bumi di Maluku," tegasnya.<br /> <br /> Untuk diketahui kegiatan ini akan dihadiri Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH;  Wakil Wali Kota Ambon, Syarief Hadler; Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si dan Tim; Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta, S.Sos; Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi serta Dosen sekaligus Kepala Pusat Gempa Universitas Pattimura, Ferad Pattiruhu.<br /> <br /> Sementara para pakar yang dihadirkan diantaranya Guru Besar Universitas Indonesia terkait Geothermal, Yusuf Daud; Ahli Geothermal dari Intitute Teknologi Bandung (ITB), Ahli Geologi dari ITB; Alven Rudiawan serta Konsultan BAPPENAS dari Calvin Institute, Wilhan Louhenapessy. (MT-10)<br /> <div> <br /></div>

Ambon Pemkot Ambon Gandeng Pakar Geothermal Akan Bahas Hasil Kajian Ilmiah Gempa Maluku

Kadis PUPR Kota Ambon, Ir. Enrico Matitaputty, M.Tech Ambon,mollucastimes.com- Sehubungan dengan masalah gempa bumi yang terjadi di Pula...

Baca selengkapnya »

Latuheru : Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Sambil Tunggu Arahan Kemensos RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-VYFKl9sQr9c/Xh0JYpsSPAI/AAAAAAAACw0/U6OabK5V43AmCAU8j2io70Q5ayraPbHtgCLcBGAsYHQ/s1600/tanjung.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="213" src="https://1.bp.blogspot.com/-VYFKl9sQr9c/Xh0JYpsSPAI/AAAAAAAACw0/U6OabK5V43AmCAU8j2io70Q5ayraPbHtgCLcBGAsYHQ/s320/tanjung.jpg" width="320" /></a></div> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Pemerintah Kota Ambon berupaya merealisasikan penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah yang telah diumumkan kepada masyarakat, namun masih harus menunggu arahan Kementeran Sosial RI terkait bantuan dana pemberdayaan bagi para Pekerja Wanita.<br /> <br /> Hal ini ditegaskan Sekertaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si saat menerima Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menggelar demonstrasi Senin, 13/01/20.<br /> <br /> "Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Wali Kota Ambon telah mendesak agar lokalisasi sudah ditutup pada Desember 2019, namun kita masih harus menunggu Kementerian Sosial RI yang berjanji akan menghibahkan dana pemberdayaan bagi para pekerja wanita. Selain itu, penutupan juga harus disertai dengan pembacaan deklarasi, sebab ini merupakan program Nasional yang harus disaksikan oleh pejabat terutama dari Kementerian Sosial," jelasnya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-vkJ5NB_01Xo/Xh0JuOt-M2I/AAAAAAAACw8/xMWE0Oj08yIyW62JxywwygDzaT7sg6I4ACLcBGAsYHQ/s1600/sek.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="213" src="https://1.bp.blogspot.com/-vkJ5NB_01Xo/Xh0JuOt-M2I/AAAAAAAACw8/xMWE0Oj08yIyW62JxywwygDzaT7sg6I4ACLcBGAsYHQ/s320/sek.jpg" width="320" /></a></div> Dikatakan, Pemerintah Kota Ambon telah menyepakati untuk mengakomodir dana pemulangan para pekerja ke daerah masing--masing, sementara dana pemberdayaan menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial RI.<br /> <br /> "Ini telah menjadi kesepakatan kita bersama. Karena itu, kita bukannya diam tetapi sambil menunggu kucuran anggaran hibah pemberdayaan bagi mereka sehingga ketika mereka keluar dan lokalisasi ini dikosongkan, mereka bisa kembali ke daerah masing-masing dan diharapkan dengan dana tersebut dapat memulai usaha yang baru," tandas ayah satu putri ini.<br /> <br /> Sementara itu orasi HMI menuntut dua hal yaitu Pemerintah Kota Ambon segera menutup lokalisasi Tanjung Batu Merah dan Meminta Pemerintah Kota Ambon membatasi pembangunan gerai Indomaret serta Alfamidi sebab danggap sangat mengganggu perputaran ekonomi pengusaha kecil di Kota Ambon.<br /> <br /> Lebih lanjut Latuheru mengatakan akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Wali Kota Ambon.<br /> <br /> "Hal ini akan saya sampaikan kepada Pak Wali Kota sehingga untuk seterusnya dapat ditindaklanjuti. Persoalan ini memang membutuhkan kajian yang cukup sehingga perlu didudukkan secara proporsional, pasalnya dilain pihak keberadaan gerai baik Indomaret maupun Alfamidi juga telah membantu Pemerintah menekan angka pengangguran karena dapat menampung sejumlah pekerja," pungkas Sekertaris Kota Ambon dua periode ini.<br /> <br /> Dalam pertemuan ini Sekertaris Kota Ambon didampingi Asisten I Tata Pemerintahan Kota Ambon, Mientje Tupamahu, SH serta Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Ambon, Drs. Joy Adriaansz, M.Si. (MT-01)<br /> <br /> <br /> <br />

Ambon Latuheru : Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Sambil Tunggu Arahan Kemensos RI

Ambon,mollucastimes.com- Pemerintah Kota Ambon berupaya merealisasikan penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah yang telah diumumkan kepada...

Baca selengkapnya »

Paays : Dana Stimulan Tunggu Juknis Pemprov, Masyarakat Diharap Berpikir Positif

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-g1CYX7vOdDY/Xhw19zg5WAI/AAAAAAAACwY/UaPlaO_rKg0vsgX5FMzFcFOLGayZIVLeACLcBGAsYHQ/s1600/paays.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="280" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-g1CYX7vOdDY/Xhw19zg5WAI/AAAAAAAACwY/UaPlaO_rKg0vsgX5FMzFcFOLGayZIVLeACLcBGAsYHQ/s400/paays.jpg" width="300" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala(BPBD Kota Ambon, Drs. D. Paays, M.Si </td></tr> </tbody></table> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Masyarakat korban gempa bumi diharapkan memiliki pemikiran positif terhadap proses penyaluran dana stimulan yang masih dalam proses.<br /> <br /> Hal ini diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Drs. D. Paays, M.Si kepada mollucastimes.com, Senin 13/01/20.<br /> <br /> "Dana-dana tersebut milik masyarakat korban gempa bumi, karena itu kita meminta masyarakat bersabar dan tetap tenang. Mari berpikir yang positif sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kita harus menghargai arahan serta keputusan BNPB RI sehubungan dengan juknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Hal ini bertujuan mencegah penggunaan anggaran bantuan yang nantinya tidak dapat dipertanggung jawabkan bahkan tidak tepat sasaran," pungkas mantan Kepala Satpol PP Kota Ambon ini.<br /> <br /> Lanjutnya, dana stimulan sudah berada saat ini di rekening bank BPBD namun belum dapat disalurkan.<br /> <br /> "Dalam hal ini kita tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus terkoordinasi sesuai dengan arahan BNPB RI, dimana untuk penyaluran dana stimulan bagi penyelesaian rumah rusak baik yang berat, sedang maupun ringan harus melalui juknis dari Pemerintah Provinsi Maluku. Nah, saat ini dana stimulan sudan berada di rekening bank BPBD namun karena masih menunggu juknis maka belum dapat disalurkan kepada korban," papar lelaki berkacamata ini.<br /> <br /> Dikatakan, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi September 2019 di Kota Ambon, hingga saat ini baru masuk tahap pertama.<br /> <br /> "Yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, bantuan dari BNPB RI yang telah disalurkan melalui Pemerintah Kota Ambon bagi 1.631 kepala keluarga yaitu Cash For Work (CFW) atau biaya pembersihan puing reruntuhan baik untuk rumah rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan sebesar 250.000 rupiah selama lima hari proses pembersihan pasca gempa. Kemudian Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban rumah rusak berat sebesar Rp. 3.000.000. Dana ini digunakan untuk menyewa rumah atau kamar untuk 6 bulan selama proses penyelesaian rumah yang rusak. Mereka tidak lagi diperolehkan tinggal di pengungsian," jelas Paays.<br /> <br /> Bantuan baik CFW maupun DTH telah disalurkan melalui rekening masing-masing korban. Sedangkan dana stimulan untuk kategori rumah rusak berat sebesar Rp. 50.000.000, rumah rusak sedang Rp. 25.000.000 dan rumah rusak ringan sebesar Rp 10.000.000 bagi 1.631 korban sedang menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi Maluku.<br /> <br /> "Kita berharap dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan juknis sehingga kita bisa menyalurkan ke rekening masing-masing. Sebab seluruh daftar nama penerima dana stimulan sudah kita verifikasi sesuai dengan kondisi dan keadaan rumah masing-masing," tandasnya.(MT-01)

Ambon Paays : Dana Stimulan Tunggu Juknis Pemprov, Masyarakat Diharap Berpikir Positif

Kepala(BPBD Kota Ambon, Drs. D. Paays, M.Si  Ambon,mollucastimes.com- Masyarakat korban gempa bumi diharapkan memiliki pemikiran positif...

Baca selengkapnya »

Gaspersz : Ikut Kebijakan Nasional, Bayar TPP ASN Bulan Desember 2019 Di Januari 2020

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YbxEmB4vJYU/XhwcSkneWFI/AAAAAAAACwM/bzWKo_IArYsNzK9dn0lwAgKDv3vSMCdYQCLcBGAsYHQ/s1600/op.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="280" height="640" src="https://1.bp.blogspot.com/-YbxEmB4vJYU/XhwcSkneWFI/AAAAAAAACwM/bzWKo_IArYsNzK9dn0lwAgKDv3vSMCdYQCLcBGAsYHQ/s640/op.jpg" width="480" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kaban BPKAD, A.B Gaspersz, S.STP, MSi </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> </div> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Sehubungan dengan belum dibayarnya TPP ASN Pemerintah Kota Ambon bulan Desember 2019 dengan arahan kebijakan Nasional.<br /> <br /> Demikian Kepala Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, A.B Gaspersz, S.STP, MSi kepada mollucastimes.com Senin, 13/01/20.<br /> <br /> "Belum dibayarkan TPP bukan berarti Pemerintah Kota Ambon  berhutang kepada ASN, tetapi hal ini sesuai dengan kebijakan secara Nasional  yang menegaskan hari kerja di tahun 2019 adalah sampai dengan 31 Desember 2019 maka secara otomatis pembayaran TPP bulan Desember 2019 dapat  dibayarkan pada Januari 2020 ," jelas lelaki pemilik senyum manis ini.<br /> <br /> Karena itulah, lanjutnya, berdasarkan hal tersebut maka pembayaran TPP Desember 2019 dapat  dialihkan bulan Januari 2020.<br /> <br /> "Dengan pemikiran bahwa segala administrasi terkait TPP Desember 2019 semuanya telah tercover sampai 31 Desember 2019. Ditambah  kebijakan secara Nasional  tidak dimungkinkan pembayaran TPP dilakukan 2 kali dalam sebulan,” tandas ayah empat anak ini.<br /> <br /> Untuk proses pembayaran TPP tersebut, dirinya telah menginstruksikan  seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon untuk segera memasukkan permintaan TPP bulan Desember 2019 setelah menyelesaikan proses pembayaran gaji pegawai untuk bulan januari 2020.<br /> <br /> Menuruutnya, kebijakan Nasional yang diturunkan merupakan hal yang wajar .<br /> <br /> "Wajarnya, karena  TPP sifatnya bulanan, sehingga pada bulan Januari yang merupakan awal tahun anggaran pun, pegawai masih dapat menerima TPP bulan sebelumnya. Ini berbeda dengan tahun  sebelumnya dimana para pegawai harus menunggu bulan Februari untuk menerima TPP bulan Januari. Karena itu dihimbau agar pegawai tetap tenang karena semua akan terselesaikan dalam waktu dekat ini," pungkasnya. (MT-01)<br /> <br /> <br />

Ambon Gaspersz : Ikut Kebijakan Nasional, Bayar TPP ASN Bulan Desember 2019 Di Januari 2020

Kaban BPKAD, A.B Gaspersz, S.STP, MSi  Ambon,mollucastimes.com- Sehubungan dengan belum dibayarnya TPP ASN Pemerintah Kota Ambon bulan...

Baca selengkapnya »

Kontroversi Penetepan Mata Rumah Parentah, Pormes : Harus Konsolidasi Ulang

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-uIaNyKAwVXs/XhfMyVYTk6I/AAAAAAAACu0/YD5i1Yf1N28E5DE70EHiXMdCclU0qcmqQCLcBGAsYHQ/s1600/PORMES.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="720" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-uIaNyKAwVXs/XhfMyVYTk6I/AAAAAAAACu0/YD5i1Yf1N28E5DE70EHiXMdCclU0qcmqQCLcBGAsYHQ/s320/PORMES.jpg" width="240" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua Komisi I, Zeth Pormes S.Sos</td></tr> </tbody></table> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Terkait masalah kontroversi penetapan dua Mata Rumah Parentah oleh Saniri Negeri Passo yang dibawa ke rana Legislatif, mendapat porsi dan ruang tersendiri untuk dikonsolidasi,  dikawal dan diawasi<br /> <br /> Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, S.Sos usai  memimpin pertemuan bersama Keluarga Simauw, Keluarga Sarimanella serta Saniri Negeri Passo di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kamis 09/01/2020.<br /> <br /> "Masalah ini akan kita konsolidasi mendalam dengan memperhatikan berbagai aspek. Sebagai lembaga Legislatif, kita tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang benar adalah Mata Rumah Parentah, namun setelah mendengar dan mempelajari singkat pembicaraan dalam pertemuan tersebut, maka Komisi I mengambil kesimpulan untuk mengawal serta mengawasi peraturan daerah yang mengatur tentang Negeri Adat, bagaimana pentahapan serta penjaringan yang akan dilakukan baik oleh Saniri Negeri, Penjabat Negeri Passo terhadap bukti sejarah serta Mata Rumah Parentah Negeri Passo," jelas ayah satu putri ini.<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-UDVLBNBPiM8/XhfO6s6s8oI/AAAAAAAACvA/FZPriYSrdmosFZi5HwIPZzzRlm-xGiPzgCLcBGAsYHQ/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="879" data-original-width="1170" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-UDVLBNBPiM8/XhfO6s6s8oI/AAAAAAAACvA/FZPriYSrdmosFZi5HwIPZzzRlm-xGiPzgCLcBGAsYHQ/s320/3.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Suasana pertemuan  yang alot</td></tr> </tbody></table> Dipaparkan, pertemuan tersebut dilakukan pasca Keluarga Simauw melayangkan surat keberatan terhadap penetapan dua Mata Rumah Parentah yaitu Simauw dan Sarimanella yang ditetapkan oleh Saniri Negeri Passo per 27 Desember 2019 lalu kepada Komisi I.<br /> <br /> "Keluarga Simauw keberatan atas penetapan dua mata Rumah Parentah. Sebab, menurut mereka turunan Simauw-lah  pewaris tunggal Pemerintahan Negeri Passo," tandas politikus asal partai berlambang Pohon Beringin ini.<br /> <br /> Dengan adanya pertemuan tersebut, menurutnya, terbuka satu-satu semua yang belum terungkap.<br /> <br /> "Ada banyak hal yang terungkap dari masing-masing pihak. Dan kita menampung semuanya. Karena itu, saya menegaskan kepada semua yang hadir bahwa seluruh keputusan yang diambil hendaknya harus sesuai dengan bukti serta fakta sejarah. Sebab, dari sejarah orang mengenal bangsanya. Komisi I juga memberikan atensi yang positif dengan berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Ini membuktikan pro aktifnya seluruh pihak untuk menyelesaikan masalah Mata Rumah Parentah Negeri Passo. Dan perlu diingat lembaga ini bukan lembaga peradilan, tetapi lembaga yang membantu memecahkan masalah yang dihadapi," jebolan Fissip Unpatti ini memboboti.<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-OV-9PHGCwPU/XhfPMRJRGAI/AAAAAAAACvI/uynWcl1z-bkMhQr4tD3meBzTWot4msQfQCLcBGAsYHQ/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="879" data-original-width="1170" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-OV-9PHGCwPU/XhfPMRJRGAI/AAAAAAAACvI/uynWcl1z-bkMhQr4tD3meBzTWot4msQfQCLcBGAsYHQ/s320/5.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Harus konsolidasi ulang tentang Mata Rumah Parentah</td></tr> </tbody></table> Ditambahkan, pihaknya akan melakukan konsolidasi mendalam bersama Bagian Tata Pemerintahan serta Bagian Hukum Kota Ambon guna melakukan pendampingan baik kepada masyarakat maupun kepada Saniri Negeri dan Penjabat dalam rangka menyelesaikan tugas sesuai dengan arahan Perda.<br /> <br /> "Jika dalam prosesnya, seluruh langkah yang diambil Saniri Negeri telah sesuai dengan Perda maka proses selanjutnya dapat dilanjutkan. Namun, jika sebaliknya tahapan yang dilakukan tidak mengakomodir atau bahkan melenceng dari penetapan Perda maka, secara otomatis kita akan mengeluarkan rekomendasi komisi. Walaupun demikian, saya  harus ingatkan bahwa apa yang bukan hak kita kembalikan kepada yang memilikinya, jangan mengingkari sejarah," tegasnya<br /> <br /> <b>Sesali Kinerja Penjabat</b><br /> <br /> Sebagai Ketua Komisi yang bermitra dengan persoalan pemerintahan, Pormes sedikit menyesali kinerja Penjabat Negeri Passo, Johan Lalo, S.STP  yang sejak awal tidak melakukan uji sejarah.<br /> <br /> "Yang saya agak sesalkan, mengapa awalnya Pak Penjabat tidak berupaya menggelar uji sejarah sebelum Saniri Negeri menetepkan dua Mata Rumah Parentah sehingga dengan demikian akan jelas siapa yang memiliki hak paten sebagai Mata Rumah Parentah dan selebihnya hal ini tidak sampai dibawa ke DPRD sebab Pemerintah Negeri dinilai mampu menyelesaikan persoalan internalnya," ucapnya.<br /> <br /> Walaupun demikian, dirinya berterimakasih kepada Penjabat Negeri Passo, biarpun terlambat tetap akan melakukan uji sejarah.<br /> <br /> "Ya biar terlambat, ada niat baik yang harus kita apresiasi. Dan lagi saat ini Peraturan Negeri (Perneg) belum ditetapkan dan disahkan sehingga masih ada waktu untuk melakukan uji sejarah tersebut. Kita akan koordinasikan  hal ini dengan Saudara Wali Kota agar memberikan rekomendasi kepada Penjabat Negeri Passo untuk menggelar uji sejarah," tandas lelaki pemilik senyum manis ini.<br /> <br /> Untuk diketahui pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Baileo Rakyat tersebut memakan waktu sekitar 4 jam yang dimulai pukul 14.00 dan berakhir pada 17.30 WIT.  Suasana rapat penuh ketegangan  saling mengajukan argumen walau agak sedikit memancing emosi  namun dapat dilenturkan dengan gaya kepemimpinan Ketua Komisi I, Zeth Pormes, S.Sos.<br /> <br /> Pihak keluarga Simauw yang hadir diantaranya Izaac Maitimu (suami mantan Ibu Raja Passo), Heny Simauw (adik kandung mantan Ibu Raja Passo), Gerson Serhalawan, Mozes Pesurnay, Ronny Titariuw, Benny Latupela, sejumlah anak cucu Pieter Simauw (Raja Tua) serta Pemuda Negeri Passo.<br /> <br /> Dan dari Komisi I selain Ketua Komisi, hadir Morist  Tamaela, Chrisdianto Laturiuw,  Johand Van Capelle, Swenly Hursepuny, Joelly Toisuta, Hadi Hatala<br /> <br /> Sementara dari Keluarga Sarimanella hadir Marthen Sarimanella (mantan Kepala Desa Passo) dan beberapa kerabat. Sedangkan dari pihak Saniri Negeri Passo terlihat Ketua Saniri Negeri Izaac Parera, Corneles Pattiwael, Jery Latupela, Paulus Wattimury, Johny Tuhilatu.<br /> <br /> Sebagai informasi, masa jabatan Saniri Negeri Passo akan berakhir pada Januari 2020 ini. Semoga Saniri Negeri baru yang terpilih akan bekerja lebih baik dan memihak kepada kepentingan masyarakat. Tuhan berkati Negeri Passo Mandalise Paukala ! (MT-01)

Legislatif Kontroversi Penetepan Mata Rumah Parentah, Pormes : Harus Konsolidasi Ulang

Ketua Komisi I, Zeth Pormes S.Sos Ambon,mollucastimes.com- Terkait masalah kontroversi penetapan dua Mata Rumah Parentah oleh Saniri Neg...

Baca selengkapnya »

Kontroversi Mata Rumah Parentah, Rinsampessy : Simauw, Mata Rumah Parentah Tunggal Di Passo

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-t7iIeeSyy6Y/Xhdm7zMKH4I/AAAAAAAACuo/0c5eK0Ab87QvmqM_DDird_D5EMu-5fl3QCLcBGAsYHQ/s1600/pass.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="240" src="https://1.bp.blogspot.com/-t7iIeeSyy6Y/Xhdm7zMKH4I/AAAAAAAACuo/0c5eK0Ab87QvmqM_DDird_D5EMu-5fl3QCLcBGAsYHQ/s320/pass.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kantor Negeri Passo (dok. Lentera Maluku) </td></tr> </tbody></table> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Sehubungan dengan kontroversi  Mata Rumah Parentah di Negeri Passo  yang hingga kini belum  me'muara'kan pelantikan Raja Definitif, Saniri Negeri Lengkap Negeri Passo harus mengkaji hal tersebut kembali bahwa hanya ada satu Mata Rumah Parentah yaitu Simauw.<br /> <br /> Hal ini disampaikan Kepala Soa Rinsama, Reinhard Rinsampessy, Kamis 09/01/20.<br /> <br /> "Jika bicara tentang tatanan adat maupun sejarah Negeri Passo tercatat sejak 1626 raja Negeri Passo adalah Dominggus Simauw dan seterusnya adalah keturunan Simauw. Berdasarkan hal tersebut sangat relevan jika turunan Dominggus Simauw yang menjadi Raja Negeri Passo. Dan perlu dicatat bahwa di Negeri Passo dikenal hanya satu Mata Rumah Parentah yaitu Simauw," jelas lelaki yang kerap disapa om Tete ini.<br /> <br /> Sementara itu, dalam penetapan rancangan Mata Rumah Parentah, Saniri Negeri menggunakan dasar hukum yang diadopsi dari Peraturan Negeri  Passo nomor 2 dan 3 tanggal 30 Mei 2015 yang tidak sah atau ilegal.<br /> <br /> "Kenapa dikatakan tidak sah, karena Peraturan tersebut tidak pernah dimusyawarahkan dalam pertemuan bersama Soa Adat yang ada di Negeri Passo bahkan tidak pernah ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Passo serta tidak tersosialisasikan di tengah masyarakat Negeri Passo," akunya.<br /> <br /> Bahkan Rinsampessy sangat menyayangkan sikap Saniri Negeri  yang mengakomodir dua Soa yaitu Koli dan Moni dalam rancangan untuk ditetapkan sebagai  Mata Rumah Parentah  dengan mengabaikan Soa Rinsama.<br /> <br /> "Hal ini  merupakan tindakan pelecehan yang dilakukan Saniri Negeri, mengingat ada juga Soa Rinsama namun tidak diakomodir," jelasnya.<br /> <br /> Terkait dengan marga Sarimanella yang saat ini menuntut sebagai Mata Rumah Parentah, menurutnya Sarimanella hanya merupakan anak adat dari Soa Moni.<br /> <br /> "Memang Sarimanella pernah memerintah, namun mereka bukan berasal dari Mata Rumah Parentah. Sudah jelas mereka adalah anak adat dari Soa Moni. Dan lebih menguatkan lagi, Saniri Negeri Passo tidak pernah menerbitkan semacam regulasi yang menetapkan Sarimanella sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Passo. Jadi, semua masyarakat Negeri Passo harus pahami ini," tegasnya. (MT-01)

Ambon Kontroversi Mata Rumah Parentah, Rinsampessy : Simauw, Mata Rumah Parentah Tunggal Di Passo

Kantor Negeri Passo (dok. Lentera Maluku)  Ambon,mollucastimes.com- Sehubungan dengan kontroversi  Mata Rumah Parentah di Negeri Passo  ...

Baca selengkapnya »