Tampil Sebagai Inovator Baru, Louhenapessy Terima Enterpreuneur Award 2019

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-_C4S2603vjo/XefQHzuQ8mI/AAAAAAAACOk/tNJrozqLs98Hzl28InpGHQ8uCfuXcHxEwCLcBGAsYHQ/s1600/entr.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1060" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-_C4S2603vjo/XefQHzuQ8mI/AAAAAAAACOk/tNJrozqLs98Hzl28InpGHQ8uCfuXcHxEwCLcBGAsYHQ/s400/entr.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Louhenapessy diantara 16 Penerima Enterpreuneur Award 2019 (04/12/19)</td></tr> </tbody></table> <b>Jakarta,mollucastimes.com-</b>Di  penghujung tahun 2019 masih ada lagi penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, SH sebagai inovator baru dalam tata cara kelola Pemerintahan di Bidang Pelaporan dan Pendapatan Kas Daerah Secara Online pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.<br /> <br /> "Saya tidak memiliki firasat akan mendapat penghargaan lagi. Namun, diatas semuanya saya sebagai pemimpin di Kota Ambon menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Seperti pada pemberian penghargaan maupun award yang lalu-lalu selalu saya katakan ini bukan hasil akhir dari semua pencapaian, melainkan awal babak baru bagaimana kita lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kita," papar ayah lima anak ini, Rabu 04/12/19.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-k8qNF0mWq-w/XefQncdNQpI/AAAAAAAACOs/a2y7_RtvHtEUN4i-8NElRFnAoIuVRWVVwCLcBGAsYHQ/s1600/walo%2B%25283%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1060" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-k8qNF0mWq-w/XefQncdNQpI/AAAAAAAACOs/a2y7_RtvHtEUN4i-8NElRFnAoIuVRWVVwCLcBGAsYHQ/s400/walo%2B%25283%2529.jpg" width="400" /></a></div> Menurutnya, penghargaan demi penghargaan yang diperoleh baik oleh dirinya selaku pimpinan maupun untuk Kota Ambon merupakan cambuk untuk tetap berinovasi.<br /> <br /> "Inovasi itu tidak akan pernah habis, jika kita tetap memiliki energi positif yang membangun dari dalam. Tuhan memberikan kita pemikiran, ide kreatif yang tercipta bukan untuk menjadi kebanggaan pribadi semata melainkan juga untuk peningkatan pelayanan masyarakat," beber lelaki ang piawai berorasi ini.<br /> <br /> Untuk diketahui, proses penjurian serta audensi dilaksanakan oleh Dirjen Otonomi Daerah. Sedangkan untuk klarifikasi dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah seberapa lama para pemimpin daerah ini memangku jabatan. Sementara pencapaian minimal status tinggi untuk penilaian kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.<br /> <br /> Serentetan proses penilaian tersebut membawa nama Richard Louhenapessy, SH, didaulat sebagai penerima Entepreuneur Award 2019 bersama 16 Bupati; 16 Wali Kota dan 3 Gubernur untuk kategori inovasi.<br /> <br /> Penghargaan ini diserahkan oleh Hermawan Kartajaya selaku Founder and Chairman Markplus  di Ballroom 1C Rich Carlton Pacific Place lt. 8 Komplek SCBD-Jakarta. (MT-01)

Nasional Tampil Sebagai Inovator Baru, Louhenapessy Terima Enterpreuneur Award 2019

Louhenapessy diantara 16 Penerima Enterpreuneur Award 2019 (04/12/19) Jakarta,mollucastimes.com- Di  penghujung tahun 2019 masih ada lag...

Baca selengkapnya »

Hindari Tumpang Tindih, PT.PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara Harus Petakan Aset

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-feFQYPOMxY0/XefDhwdOFgI/AAAAAAAACOY/-d7PViMgvEYi1dNkDSXuBJhlEOBiruGWACLcBGAsYHQ/s1600/th.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="166" data-original-width="279" height="237" src="https://1.bp.blogspot.com/-feFQYPOMxY0/XefDhwdOFgI/AAAAAAAACOY/-d7PViMgvEYi1dNkDSXuBJhlEOBiruGWACLcBGAsYHQ/s400/th.jpg" width="400" /></a></div> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB)  terutama di lingkup PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon meminta agar pihak PT.PLN segera menertibkan aset tanah serta melakukan pemetaan aset.<br /> <br /> Hal tersebut ditegaskan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, M. Togatorop, SH, M.Si kepada mollucastimes Rabu, 04/12/19  pasca penyerahan sertipikat aset 4 bidang tanah milik PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara pada 12 November 19 lalu.<br /> <br /> "Sesegera mungkin pihak PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara harus melakukan pemetaan serta menertibkan seluruh aset tanah yang dimiliki. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya tumpang tindih kepemilikan. Selain itu dapat diinventarisir secara rapih guna proses perpanjangan maupun pembaharuan hak, tidak lagi harus menunggu jatuh tempo," papar Togatorop.<br /> <br /> Bahkan lelaki yang tegas dalam mengambil keputusan ini juga mengingatkan agar jika ada sertipikat asaet tanah yang belum dipetakan dalam pemetaan pertanahan agar segera melakukan koordinasi dengan BPN Kota Ambon.<br /> <br /> "Koordinasi sangat penting untuk mengetahui berapa banyak aset tanah yang belum terpetakan terkhusus lewat Aplikasi SENTUH TANAHKU. Kita siap melayani PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk memproses seluruh hal terkait pemetaan pertanahan," jelas lelaki keturunan Sumatera Utara ini.<br /> <br /> Penyerahan sertipikat aset 4 bidang tanah milik PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara dilakukan di ruang rapat PT. PLN Wilayah di Ambon yang diterima langsung oleh Senior Manager SDM & Umum PT.PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Koko Jakasatria mewakili GM PT.PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara.(MT-01)<br /> <br /> <br /> <br />

Ambon Hindari Tumpang Tindih, PT.PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara Harus Petakan Aset

Ambon,mollucastimes.com- Agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB)  terutama di lingkup PT.PLN Wilayah Maluku ...

Baca selengkapnya »

Realisasi Status HGB, BPN Kota Ambon Gelar Sosialisasi Di Kelurahan Lateri

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-aCr1A_waGzc/XefCQy3I5pI/AAAAAAAACOM/abi4llgTVDgahRnVKudbRxR5vqJVmK26ACLcBGAsYHQ/s1600/tog.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="585" height="320" src="https://1.bp.blogspot.com/-aCr1A_waGzc/XefCQy3I5pI/AAAAAAAACOM/abi4llgTVDgahRnVKudbRxR5vqJVmK26ACLcBGAsYHQ/s320/tog.jpg" width="240" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kakantah Ambon, M. Togatorop, SH, M.Si</td></tr> </tbody></table> <b>Ambon,mollucastiimes.com-</b>Guna memberikan pelayanan prima sehubungan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon sejak akhir Oktober 2019 telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Perumahan BTN, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.<br /> <br /> Demikian informasi yang disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon M. Togatorop, SH, M.Si kepada mollucastimes.com, Rabu 04/12/19.<br /> <br /> "Sosialisasi tentang HGB ini sangat penting karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996, Pasal 29 ayat 1 yang mana   Masyarakat harus mengetahui bahwa jangka waktu pemberian HGB paling lambat 30 tahun. Khusus bagi warga yang berdomisili di Kelurahan Lateri ini pada umumnya akan berakhir pada bulan Desember 2019 ini," ungkapnya.<br /> <br /> Dalam kesempatan tersebut, Togatorop mengajak masyarakat pemegang sertipikat HGB yang akan habis jangka waktu untuk melakukan perubahan hak milik.<br /> <br /> "Di Kelurahan Lateri ini banyak pemegang sertipikat HGB yang sudah harus membuat dan mengajukan kembali permohonan perubahan dari hak pakai menjadi hak milik. Karena jangka waktu sudah selesai dalam tahun ini. Karena itu, sosialisasi kita lakukan sehingga masyarakat tidak kehilangan hak kepemilikan," papar ayah tiga puteri ini.<br /> <br /> Dijelaskan lelaki yang tengah menyelesaikan program doktoral ini, jenis HGB ada 2 macam.<br /> <br /> "Yang pertama, HGB bisa lahir dari pemberian atau permohonan hak  atau HGB-HAT PRIMER. Sedangkan yang kedua yaitu perjanjian pembebanan HGB di atas tanah hak milik kepunyaan orang lain atau HGB-HAT SEKUNDER," rincinya.<br /> <br /> Sedangkan untuk masalah luas tanah, tidak ada pembatasan HGB.<br /> <br /> "Namun sebaliknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan jika ada satu keluarga telah mempunyai  5 (lima) sertipikat tanah maka untuk setiap perubahannya harus mendapat izin dari BPN. Karena itu, kita berharap agar masyarakat pemilik HGB yang akan berakhir jangka waktunya segera mendaftarkan perubahan ke hak milik pada loket pelayanan khusus inovasi TABEA" ulasnya.<br /> <br /> Dirinya berharap agar untuk masyarakat pemilik HGB yang akan berakhir jangka waktunya segera mendaftarkan perubahan ke hak milik di loket pelayanan khusus Inovasi TABEA for Pelagandong.<br /> <br /> "Pelayanan yang dilakukan selesai hanya dua jam dengan biaya sesuai PNBP senilai lima puluh ribu rupiah," pungkasnya. (MT-01)

Ambon Realisasi Status HGB, BPN Kota Ambon Gelar Sosialisasi Di Kelurahan Lateri

Kakantah Ambon, M. Togatorop, SH, M.Si Ambon,mollucastiimes.com- Guna memberikan pelayanan prima sehubungan dengan status Hak Guna Bangu...

Baca selengkapnya »

Sumbung : Bergerak Terpadu, Harus Kuasai Teknik & Rencana Operasi Tagana

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-GklwQ8OLCYU/XedrToX6AVI/AAAAAAAACNw/6ksn25OKwLoyP15-QkkCBzwioX5DXWaVQCLcBGAsYHQ/s1600/john.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-GklwQ8OLCYU/XedrToX6AVI/AAAAAAAACNw/6ksn25OKwLoyP15-QkkCBzwioX5DXWaVQCLcBGAsYHQ/s400/john.jpg" width="400" /></a><br />Dir Penanganan Pengungsi, Johny Sumbung, S.K.M, M.Kes</td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b>Sleman,Jateng,mollucastimes.com-</b>Dalam upaya menyamakan persepsi berbagai institusi, lembaga maupun organisasi yang bergerak secara terpadu guna operasi tanggap darurat bencana, maka teknik penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana harus dikuasai terlebih dulu.<br /> <br /> Demikian Direktur Penanganan Pengungsi BNPB RI, Johny Sumbung, S.K.M, M.Kes saat memberi paparan dalam Pelatihan Aktivasi Posko Sebagai Upaya  Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Berbasis Apikasi GIS, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Sleman, Selasa 03/12/19.<br /> <br /> "Rencana operasi perlu mempertimbangkan asumsi, prediksi kejadian bencana dan skenario yang melibatkan berbagai institusi/lembaga serta organisasi terkait. BNPB sendiri memiliki Perka Nomor 24 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana dan Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Kita berharap melalui sharing ini semua memiliki kesamaan persepsi sehingga dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan operasi penanggulangan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, aman, terpadu dan akuntabel, di lapangan," jelas Sumbung.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-hZC7wtVY8Sw/XedrnlRY84I/AAAAAAAACN4/xKSf-4FURt4onzzLg7ShpKbVQvW5TM_AQCLcBGAsYHQ/s1600/oni.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-hZC7wtVY8Sw/XedrnlRY84I/AAAAAAAACN4/xKSf-4FURt4onzzLg7ShpKbVQvW5TM_AQCLcBGAsYHQ/s400/oni.jpg" width="400" /></a></div> Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Joko Supriyanto mengatakan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kapasitas anggota TRC didalam penanganan kedaruratan ketika terjadi pengaktifan Pos Komando sehingga setiap anggota mengetahui peran masing-masing.<br /> <br /> "Selain itu BPBD Kabupaten Sleman telah memiliki aplikasi untuk lapor bencana sehingga akan mempermudah penanganan bencana oleh TRC. Dengan mengundang nara sumber dari Pusat, saya yakin ada pengetahuan yang akan bertambah terutama sehubungan dengan penanggulangan bencana dari daerah lain serta pemutakhiran kebijakan yang baru mengenai penanganan bencana," jelas Supriyanto.<br /> <br /> Dilain sisi, dirinya juga menginginkan adanya peningkatan kapasitas TRC.<br /> <br /> "Peningkatan kapasitas sangat penting yang dibarengi dengan pembekalan produk inovasi yang kami buat, serta mendapat pembelajaran Komando PDB dari daerah lain maupun dari BNPB," lugasnya.<br /> <br /> Sebagai informasi, aplikasi kebencanaan yang dimiliki Kabupaten Sleman bernama "Ayo Lapor Bencana Sleman" yang dapat diunduh di Playstore Android.<br /> <br /> "Diharapkan pengaplikasian teknologi GPS untuk tracking luas lahan terdampak bencana dapat menjadi langkah awal dalam assesment bencana bagi petugas TRC bilamana Posko telah diaktifkan," pungkasnya.(MT-01)<br /> <br /> <br /> <br /> <br />

Nasional Sumbung : Bergerak Terpadu, Harus Kuasai Teknik & Rencana Operasi Tagana

Dir Penanganan Pengungsi, Johny Sumbung, S.K.M, M.Kes Sleman,Jateng,mollucastimes.com- Dalam upaya menyamakan persepsi berbagai institus...

Baca selengkapnya »

Wali Kota Tanggapi Rumor, Kas Daerah Kota Ambon Dalam Posisi Aman

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-IR7WPcffJwM/XedYjlmlqkI/AAAAAAAACNk/Ul3cNolsk6QV3cTCEo1gFE5Nzr5EG5sGwCLcBGAsYHQ/s1600/73131867_417907088925251_8975112949936947200_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="278" data-original-width="232" height="400" src="https://1.bp.blogspot.com/-IR7WPcffJwM/XedYjlmlqkI/AAAAAAAACNk/Ul3cNolsk6QV3cTCEo1gFE5Nzr5EG5sGwCLcBGAsYHQ/s400/73131867_417907088925251_8975112949936947200_n.jpg" width="332" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH</td></tr> </tbody></table> <b>Ambon,mollucastimes.com-</b>Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH menangggapi secara positif rumor yang beredar di tengah masyarakat sehubungan dengan posisi keuangan kas Daerah Kota Ambon yang disinyalir mengalami banyak pengeluaran keuangan daripada penghasilan atau defisit.<br /> <br /> Kepada mollucastimes.com, Rabu 04/12/19 Louhenapessy mengatakan kondisi keuangan kas Daerah Pemerintah Kota Ambon saat ini berada dalam posisi aman.<br /> <br /> "Ini bukan membela diri dari semua rumor yang ada, tetapi hal ini berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, A.B Gaspersz, S.STP, M.Si. Walaupun demikian, sebagai pemimpin di kota ini, saya menanggapi secara positif anggapan yang sedang terpola di masyarakat," akunya.<br /> <br /> Louhenapessy menyatakan, yang mengetahui kondisi dan situasi yang terjadi dalam tubuh Pemerintah Kota Ambon adalah aparatur secara internal.<br /> <br /> "Saya agak bingung bagaimana mungkin orang di luar kita jauh lebih mengetahui kondisi 'rumah tangga' kita dengan menjual isu seperti demikian. Polarisasi ataupun lemparan isu tersebut sengaja dimainkan oleh pihak yang tidak melakukan cek and ricek. Kan ada Kepala BPKAD Kota Ambon, jika ada yang tidak jelas bisa secara langsung ditanyakan," paparnnya menganjurkan.<br /> <br /> Walaupun demikian, ayah lima anak ini mensyukuri setiap isu yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Ambon.<br /> <br /> "Saya bersyukur bahwa lewat rumor maupun isu terkait defisit, artinya masyarakat sedang memberikan perhatian terhadap kinerja aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kota Ambon. Atas dasar itulah, maka saya selaku pimpinan terus mengajak, menghimbau serta menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara lebih giat bekerja, berhati-hati serta tetap meningkatkan semangat serta pelayanan prima kepada masyarakat. Karena itulah hakekat visi dan misi Pemerintah Kota Ambon dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon saat ini," ucapnya tegas.<br /> <br /> <br />

Ambon Wali Kota Tanggapi Rumor, Kas Daerah Kota Ambon Dalam Posisi Aman

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH Ambon,mollucastimes.com- Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH menangggapi secara positif ...

Baca selengkapnya »

Antisipasi Pencemaran Merkuri dan B3, Responi Kedaruratan Bencana Non Alam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-CEzCRd8rQY8/XeDKBsCLi_I/AAAAAAAACNA/9reVayyU2bIdoJNdV2GlcLy7kUM7TYPEgCLcBGAsYHQ/s1600/sum.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="640" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-CEzCRd8rQY8/XeDKBsCLi_I/AAAAAAAACNA/9reVayyU2bIdoJNdV2GlcLy7kUM7TYPEgCLcBGAsYHQ/s400/sum.jpg" width="400" /></a></div> <b>Jakarta,mollucastimes.com-</b>Dalam upaya menghadapi praktik pencemaran lingkungan melalui kegiatan industri terhadap pencemaran seperti merkuri dan limbah B3 harus terus diantisipasi untuk merespon kedaruratan jika terjadi bencana non alam yang berdampak luas.<br /> <br /> Hal ini diungkapkan Direktur Penanganan Pengungsi pada Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI, Johny Sumbung, S.K.M, M.Kes di sela Diskusi Isu Strategis Tentang Dampak Bencana Non Alam Terhadap Kesehatan Lingkungan, Kamis 28/11/19.<br /> <br /> "Bencana non alam masih diatur dalam UU nomor 24 tahun 2007 sehingga perhatian terhadap pencemaran seperti merkuri dan limbah B3 agar terus diantisipasi untuk merespon kedaruratan jika terjadi bencana non alam yang berdampak luas. Karena itu, penting melakukan  tindakan preventif melalui kolaborasi antara POLRI dan Kementerian atau Lembaga terkait sebagai garda terdepan guna mencegah peredaran merkuri ilegal serta menjaga lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar," papar Sumbung.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-QfYdQvMsyhA/XeDKOz7QlHI/AAAAAAAACNE/qVpp08jhXz0gOn7WZI8J1B4bNQC2mpvlwCLcBGAsYHQ/s1600/sumb.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-QfYdQvMsyhA/XeDKOz7QlHI/AAAAAAAACNE/qVpp08jhXz0gOn7WZI8J1B4bNQC2mpvlwCLcBGAsYHQ/s400/sumb.jpg" width="400" /></a></div> Ditambahkan Sumbung, kedepan Direktorat Penanganan Pengungsi akan mengubah nomenklatur  Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi.<br /> <br /> "Sehubungan dengan hal tersebut, kita akan meminta dukungan serta masukan dari para pakar dan ahli yang hadir sehingga kita dapat mereview Peraturan BNPB Nomor 3 tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana, Pedoman Ketertiban dan Keamanan, Pedoman Air Bersih, dan Pedoman Layanan Kesehatan pada Konteks Penanggulangan Bencana," lugasnya.                              <br /> Dalam diskusi yang dihadiri oleh para pakar dan perwakilan lembaga bidang kesehatan itu memberikan pencerahan yang substansial.<br /> <br /> "Merkuri, ibarat pisau tetapi bukan berarti harus disingkirkan. Sebaliknya kita perlu memperhatikan  kejadian dampak diam-diam  atau pelan-pelan namun pasti terjadi atau insidious. Karena itu, maka konsep kerjasama pentahelix BNPB antara Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Media, dan Badan Usaha harus terkondisikan dengan baik. Bahkan lebih jauh lagi kerja sama dengan Kementerian maupun Lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Dalam Negeri," demikian salah satu pakar yang merupakan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof.Dr.dr. Rachmadi Purwana.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-Vj2OqakR_L0/XeDKcTcApVI/AAAAAAAACNM/UMI92wXh5oUoMavI3A2FLMLDKriNvnByQCLcBGAsYHQ/s1600/sumbb.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="266" src="https://1.bp.blogspot.com/-Vj2OqakR_L0/XeDKcTcApVI/AAAAAAAACNM/UMI92wXh5oUoMavI3A2FLMLDKriNvnByQCLcBGAsYHQ/s400/sumbb.jpg" width="400" /></a></div> Sementara Perwakilan Kementerian Kesehatan, dr. Fuadi Darwis, MPH juga mengulas isu limbah B3 seperti nuklir dari rumah sakit  serta bagaimana pengawasan terhadap kawasan industri dimaksud.<br /> <br /> "Untuk meminimalisir bahaya kawasan industri maka peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat menjadi upaya yang baik dalam ketangguhan terhadap bencana. Dampak bencana non alam bisa berasal dari alam itu sendiri, contohnya limbah B3 tadi. Karena itu, masyarakat harus diedukasi tentang arti sebuah ketangguhan kesehatan sehingga mereka bisa memproteksi diri secara aman dari limbah B3 buangan dari rumah sakit misalnya," Fuadi beralasan.<br /> <br /> Menurutnya perlu adanya pemetaan B3 dan riset penyakit terhadap suspect terpapar seperti gagal ginjal.<br /> <br /> "Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan memiliki regulasi Inpres Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia. Selain itu juga Perpres Nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Melalui regulasi ini diharapkan rencana aksi Nasional penghapusan merkuri dapat dilakukan terutama  dibidang manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil dan kesehatan," dirinya berharap.<br /> <br /> Diskusi tersebut selain dihadiri Guru Besar FKM UI, Prof. Dr. dr. Rachmadi Purwana;  Perwakilan Kementerian Kesehatan, dr. Fuadi Darwis, MPH;  UNOCHA; juga unsur pengarah BNPB serta Kementerian Sosial dan MSF (Medical Saint Frontier).(MT-01)<br /> <div> <br /></div>

Nasional Antisipasi Pencemaran Merkuri dan B3, Responi Kedaruratan Bencana Non Alam

Jakarta,mollucastimes.com- Dalam upaya menghadapi praktik pencemaran lingkungan melalui kegiatan industri terhadap pencemaran seperti merk...

Baca selengkapnya »