Berita Terkini

Ambon,MollucasTimes.com-Guna melakukan verifikasi dan triangulasi data kuisioner Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk didiskusikan bersama sehingga mendapatkan nilai IKIP Provinsi Maluku, Komisi Informasi (KI) Pusat RI bersama KI Provinsi Maluku menggelar Focus Group Discusion (FGD) penyusunan IKIP tahun 2021. 

Komisioner KI Pusat, M. Syahsyan, dalam sambutannya ketika membuka kegiatan ini menjelaskan bahwa IKIP bertujuan untuk memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, Senin, 19/04/2021.

"IKIP ini merupakan bagian dari program prioritas KI pusat di 34 Provinsi, selain penyelesaian sengketa informasi, serta program monitoring dan evaluasi," ungkap Syahsyan.

Dikatakan IKIP merupakan penilaian sejauh mana negara dapat menjamin pemenuhan keterbukaan informasi publik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendapatkan informasi yang diakui secara universal.

"Terkait dengan keterbukaan informasi yang diakui HAM, ada aspek menghormati, perlindungan dan akses informasi itu sendiri," timpalnya.  

Dijelaskan, bahwa hasil dari IKIP ini nantinya akan menjadi rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan kedepan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Kota Ambon, Drs. Joy Adriaansz, M.Si disela diskusi menyatakan bahwa PPID kota Ambon yang terbentuk sesuai SK Walikota Nomor 24/2013 selama ini telah menjalankan fungsi Badan Publik yang rutin menyediakan akses informasi kepada masyarakat sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Inilah yang kita sudah lakukan, bahkan PPID Kota Ambon telah menjadi rujukan pembentukan PPID di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku," tandas ayah tiga anak ini.

Para informan ahli ini termasuk Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz, selaku PPID Utama Kota Ambon, sebelumnya juga telah mengisi data kuisioner IKIP yang mencakup aspek fisik/politik, ekonomi, dan hukum. 

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kelompok Kerja (Pokja) IKIP Maluku bersama para informan ahli berlatar belakang Pemerintah, Akademisi, CSO, Jurnalis, Praktisi, Hukum serta Pelaku Usaha. 


Ambon,MollucasTimes.com-Seperti yang telah diagendakan sebelumnya, maka hari ini kembali digelar sidang  gugatan Anak Negeri Passo terhadap Pemerintah Kota Ambon, Penjabat dan Saniri Negeri Passo atau gugatan Citizen Law Suit dengan nomor perkara 28 di Pengadilan Negeri Ambon, Senin, 19/04/2021.

Dalam persidangan tersebut, agenda utama adalah pembacaan tuntutan dari penggugat, Milano Maitimu SH, MH.

Dihadapan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Pemerintah Kota Ambon, Mohamad Irwansyah, SH serta Kuasa Hukum Penjabat dan Saniri Negeri Passo, Yani Tuhurima, SH, penggugat membacakan 11 (sebelas) tuntutan dalam gugatannya.

"Inti tuntutan saya masing-masing kepada Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini kepada Bapak Wali Kota untuk harus mengeluarkan suatu aturan baku misalnya Peraturan Wali Kota ataupun peraturan lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat agar dapat menilai kinerja Pemerintah Negeri maupun Desa di Kota Ambon. Sebab, jika Bapak Wali Kota tidak melakukan hal ini, maka bisa membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran di Negeri atau Desa. Karena selama ini aturan yang berlaku hanya melalui Camat ataupun internal Pemerintah Negeri atau Desa," ungkapnya.

Sementara itu, gugatan kepada Pemerintah Negeri Passo adalah meminta agar Penjabat Negeri Passo untuk mempertanggungjawabkan keuangan baik yang bersumber dari DD, ADD, maupun Pendapatan Asli Desa.

"Mengapa demikian, karena selama ini pertanggungjawaban anggaran keuangan Pemerintah Negeri Passo terkesan tertutup," timpalnya. 

Disisi lain, jebolan Hukum Universitas Indonesia ini juga menuntut Saniri Negeri Passo segera menetapkan Mata Ruma Simauw sebagai satu-satunya Mata Ruma Parenta di Negeri Passo.

"Semua orang tahu di Passo itu hanya ada satu Mata Ruma Parenta. Kalau ada mata ruma lain yang mengklaim  sebagai mata ruma parenta, maka itu adalah klaim yang bersifat halusinasi. Atas dasar itulah, saya menuntut Saniri Negeri agar menetapkan mata ruma Simauw sebagai Mata Ruma Parenta di Negeri Passo," tandasnya.

Usai mendengar tuntutan dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Julianti Wattimury kemudian menunda sidang hingga pekan depan.

"Sidang ini saya tutup dan akan digelar kembali pekan depan, Senin 26 April 2021 dengan agenda mendengar jawaban dari para tergugat. Karena itu, saya harapkan agar para tergugat hadir lebih awal. Informasi ini saya sampaikan sekaligus sebagai undangan resmi," tandas Wattimury. (MT-01)



Ambon,MollucasTimes.com-Penggunaan QR Code Indonesian Standart (QRIS) oleh Bank Indonesia (BI) sebagai sistem transaksi non tunai adalah untuk memudahkan transaksi bagi pedagang di pasar Passo.

Demikian Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Noviarsano Manullang, disela Launching QR Code Indonesian Standart (QRIS) oleh Bank Indonesia di kawasan Terminal Transit Passo, Kecamatan Baguala, Jumat 16/04/202.

"Mengapa kami mendorong agar sistem ini segera diberlakukan, karena perkembagan teknologi digital saat ini sudah mengharuskan kita menggunakan sistem transaksi non tunai untuk memberikan kemudahan transaksi bagi pedagang terutama di Pasar Passo ini," akunya.

Dikatakan, kemajuan teknologi harus dibarengi dengan kemajuan dalm bidang ekonomi. "Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan serta kemajuan teknologi. Ambil contoh, awalnya kita menggunakan ATM  ataupun kartu kredit untuk menarik uang tunai namun saat ini kita bisa menggunakan scan barcode yang lebih mudah serta cepat tanpa harus mengantri di ATM maupun di bank," jelasnya.

Penggunaan aplikasi non tunai ini bukan saja bagi masyarakat tetapi juga bagi aparatur Pemerintahan. 

"Jadi, sistem ini bukan saja untuk para pedagang atau keompok tertentu, namun juga bagi aparatur Pemerintahan, bahkan diharapkan aparatur yang memiliki daya beli stabil bisa menjadi model atau contoh penggunaan QRIS bagi masyarakat. Sejak dilaunching tahun 2020 lalu, sudah ada 15.750 merchant QRIS di Maluku dari 30 ribu yang ditargetkan," timpal pria berkacamata ini.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH mengatakan bahwa launching ini sangat penting.

"Dengan semakin majunya teknologi artinya kita juga semakin terpacu untuk mengaplikasikan teknologi canggih yang ada. Asalkan kita mampu beradaptasi dengan teknologi yang hadir, ini akan menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat. Nah, tahun 2018 lalu, Kota Ambon telah ditetapkan sebagai salah satu dari 100 Smart City di Indonesia, oleh sebab itu Pemerintah perlu mempersiapkan masyarakat untuk terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas sosial," papar ayah lima anak ini.

Penggunaan dan pemanfaatan QRIS, menurutnya, akan membuat masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.

"Kemanapun tidak perlu membawa uang tunai. Dengan aplikasi tersebut semua dapat terselesaikan dalam waktu singkat. Sebab, transaksinya tercatat dan masuk ke rekening masyarakat. 2020 lalu kita juga telah memperkenalkan QRIS di Kota Ambon. Namun, hari ini kita mengenalkannya bagi para pedagang khususnya di Pasar Passo ini," lugasnya.

Dirinya berharap, usai Launcing QRIS di Pasar Passo ini, makin bertambah banyak jumlah merchant maupun masyarkat yang menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai.

Dalam kegiatan Launching tersebut, Louhenapessy didampingi Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler; Sekertaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si, MH serta Pimpinan OPD terkait lingkup Kota Ambon. (MT-01)


Ambon,MollucasTimes.com-Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sasaran vaksinasi juga harus mengena pada kelompok pelaku usaha.

Demikian Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH disela tinjauan kegiatan vaksinasi kepada 1.471 Pelaku Usaha di Kota Ambon, di Sport Hall Karang Panjang, Jumat 16/04/2021.

"Kegiatan ini adalah bentuk dan upaya kita untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Kota Ambon bagi kelompok masyarakat prioritas. Dimana hari ini dilakukan vakinasi massal bagi pelaku usaha, pemilik toko bersama para pegawainya yang dikoordinir oleh Yayasan Simpati," ungkap ayah lima anak ini.

Ditegaskan, vaksinasi merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk memutus mata rantai peyebaran Covid-19.

"Karenanya, saya berharap agar masyarakat daat memahami hal ini, jangan ada pemikiran yang lain untuk menolak vaksinasi. Pemerintah tidak mungkin mencelakakan masyarakat namun sebaliknya memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pedagang pasar dan pelaku usaha," tandasnya.

Ambon saat ini, lanjutnya, sudah cukup baik dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19.

"Mengapa? karena tingkat kesembuhan terus meningkat, bhkan hanya tinggal 74 orang yang masih dalam perawatan karena terpapar Covid-19. Oleh sebab itu, saya meminta agar masyarakat membantu Pemerintah dalam meminimalisir tingkat kematian, dengan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila menderita sakit. Jangan menunggu sakit kronis baru ke Puskesmas atau Rumah Sakit. Dengan demikian bisa meminimalisir jumlah kematian di kota Ambon," jelasnya 

Dengan mengikuti vaksinasi, maka akan berdampak juga dalam pertumbuhan ekonomi.

"Jika pelaku usaha sehat, maka tidak ada halangan untuk berusaha. Dengan sendirinya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang makin menggeliat dimana-mana. Jadi, mari kita sama-sama melihat hal ini sebagai suatu hal positif," tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru, jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Ambon sebanyak 4.882 orang, dirawat 74 orang, yang sembuh 4.738 orag, dan meninggal 70 orang. Dalam tinjauan ini Louhenapessy didampingi Wakil Wai Kota Ambon, Syarif Hadler; Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si, MH bersama para pimpinan OPD lingkup Kota Ambon. (MT-01)


Ambon,MollucasTimes.com-Para pejabat yang telah dilantik harus bekerja sesuai dengan pendekatan teknologi. Demikian Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH disela Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Ambon, di ruang kerja Wali Kota Jumat 16/04/2021.

"Saat ini kita sudah harus bekerja berwawasan teknologi, jika tidak demikian kita akan ketinggalan. Sebab, kini teknologi memegag peranan penting dalams eluruh segi kehidupan manusia terutama dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini tantangan yang harus kita hadapi karena itu harus beradaptasi," demikian Louhenapessy.

Dilain sisi, Wali Kota dua periode ini begitu yakin dengan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh pajabat yang dilantik.

"Saya teramat yakin dengan kemampuan serta kapabilitas yang dimiliki, karena sebelumnya telah melakukan kegiatan dalam kapasitas sebagai Penjabat baik itu Kepala Badan maupun Kepala Dinas sehingga telah memahami, terbiasa serta mengetahui tugas serta tanggungjawab masing-masing," tandasnya.

Louhenapessy mengakui, dalam perjalanan karier banyak pejabat yang memiliki keinginan untuk dilantik.

"Namun, kita melihat bahwa jabatan itu sangat terbatas. Karena itu, kita harus benar-benar mempertimbangkan dengan seksama kinerja serta prestasi masing-masing bahkan juga mempertimbangkan hal lain dari Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," ungkapnya.

Sementara itu, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni Apries B. Gaspersz, S.STP, M.Si sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Febrien Maail, S.Pi, M.Si sebagai kepala Dinas Perikanan Kota Ambon.

Pejabat Administrator yang dilantik diantaranya : Nova Sangadji sebagai sekretaris BPKAD, Henly Claudia Simatau sebagai sekretaris Dinas Perikanan, Frida Tuni sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pada Dinas Perikanan, dan S. Wakano sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan.

Sedangkan Pejabat Pengawas yang dilantik antara lain, Ervina sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Budidaya Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Ambon, Markus Rosely Sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, serta Merlin Lekhenila sebagai Kepala Sub Bidang Penataan Aset Daerah pada Bidang Pengelolaan Aset BPKAD. (MT-01)






Ambon,MollucasTimes.com
-Dalam upaya menjawab kebutuhan uang tunai selama Ramadhan akibat meningkatnya aktivitas perekonomian di masa pandemi, Bank Indonesia melakukan strategi khusus dalam pemenuhan uang tunai sebesar 1,9 trilyun rupiah.

Demikian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Noviarsano Manullang, Jumat 16/04/2021.

"Kebutuhan uang (tunai) selama periode Ramadhan–Idul Fitri 1442 Hijriah, di Provinsi Maluku diperkirakan mencapai Rp1,012 Triliun. Dimana terjadi peningkatan kebutuhan sebesar 114,7% dibandingkan dengan realisasi kebutuhan tahun lalu sebesar 471 Miliar," ungkap Manullang.

Dalam hal ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menyiapkan uang tunai sebesar 1,9 Triliun. 

"Kebutuhan uang ini masih akan dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah pada masa pandemi Covid-19, antara lain: Hari libur Idul Fitri 1442 H yang dipersingkat seperti tahun lalu; Himbauan Pemerintah untuk tidak melakukan mudik pada hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan diperketat dengan pembatasan pergerakan moda transportasi serta penyerahan THR sesuai dengan kebijakan pemerintah dan juga lembaga swasta," pria asal Sumatera Utara ini beralasan.

Menyikapi kondisi pandemi Covid-19, lanjutnya, maka Bank Indonesia melakukan strategi khusus dalam memberikan layanan pemenuhan uang tunai, antara lain:

1. Kepada lembaga dan instansi pemerintah, dilakukan secara wholesale dengan pengambilan uang (penukaran) secara langsung di BI oleh perwakilan secara kolektif;

2. Kepada masyarakat dilakukan oleh seluruh kantor layanan Bank yang tetap beroperasi sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. 

"Terkait hal ini, kami telah meminta perbankan agar menjaga ketersediaan uang layak edar yang higienis baik melalui teller maupun mesin ATM/CDM/CRM, serta senantiasa mengedukasi/menerapkan protokol kesehatan/pencegahan penanganan Covid-19," timpal pria berkacamata ini.

Disisi lain, BI juga memperkuat layanan/fasilitas pembayaran non tunai terlebih dengan himbauan untuk meminimalkan kontak fisik termasuk dalam kegiatan transaksi. 

"Selain menggunakan mesin EDC, penggunaan QRIS terus didorong untuk mempercepat elektronifikasi transaksi, dimana QRIS memiliki beberapa keuanggulan, antara lain: Cepat-Mudah-Murah-Aman-Handal (CEMUMUAH).

Strategi penggunan transaksi non tunai juga dilakukan dengan terus melakukan penambahan jumlah merchant QRIS melalui elektronifikasi pasar dan juga tempat public lainnya serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat secara komunitas," paparnya.

Inovasi use – case QRIS juga dikembangkan untuk mitigasi Covid-19 dalam bentuk akuisisi TanpaTatap Muka (TTM) dengan mengirimkan foto QRIS melalui messaging apps. 

"Pedagang cukup mengirimkan foto QRIS melalui messaging apps (cth : whatsapp) kepada customer. Selanjutnya customer memasukkan gambar tersebut ke aplikasi QRIS untuk melakukan pembayaran. Sementara itu, penukaran ini dapat dilakukan hingga tanggal 11 Mei 2021," tandasnya. (MT-01)


Ok

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget