Berita Terkini

Ambon,MollucasTimes.com-Memperjuangkan nasib guru honor untuk diangkat menjadi ASN merupakan niat baik dan sekaligus menjadi tanda mata dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon sebelum menyelesaikan masa jabatan pada Mei 2022 nanti.

Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Ambon, Syarief Hadler, disela HUT PGRI ke-76 dan Hari Guru tahun 2021, di Islamic Center, Kamis 25/11/2021.

"Ini niat baik kami semoga bisa menjadi tanda mata dari kami sebelum menyelesaikan masa tugas  di Pemerintah Kota Ambon," akunya.

Menjadi seorang ASN itu membutuhkan proses.

"Apalagi saat ini, yang sementara kita perjuangkan adalah guru-guru honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Semoga pada akhirnya kita bisa memenuhi harapan mereka walaupun mungkin tidak seluruhnya," papar ayah tiga anak ini.

Ditempat yang sama, Ketua PGRI Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si, MH mengapresiasi serta mendukung apa yang diungkapkan Wakil Wali kota tersebut.

"Gagasan tersebut sangat baik, apalagi di HUT PGRI ke-76 ini kita mengharpkan agar semua guru honor bisa diangkat jadi PNS. Namun, harus melihat kuota serta status mereka karena ada yang guru kontrak juga honor," jelasnya.

Dikatakan, Ketua Umum PGRI bahkan telah menyampaikan surat kepada Menpan-RB bahkan kepada Presiden terkait memperjuangkan guru yang sedang mengabdi dengan status guru kontrak.

"Sampai kini kita masih menunggu keputusannya. Persoalannya, para guru kontrak ini juga ada yang menolak untuk mengikuti P3K, dan tetap mau menjadi PNS padahal kalau   dilihat P3K itu statusnya dan haknya sama cuma namanya beda. Tetapi ada yang maunya pegawai Negeri," terang ayah satu anak ini.

Dirinya berharap para guru kontrak ini juga mendapat pencerahan

"Yang pasti akan diperjuangkan sebab guru adalah tokoh yang mengantarkan kaum muda mileneal menjadi pemimpin bangsa. Mari berdoa semoga ini menjadi harapan yang terkabulkan," pungkasnya (MT-01)


                 

Ambon,MollucasTimes.com-PGRI sebagai organisasi profesi merupakan kekuatan moral intelektual para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Demikian Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler, selaku Wakil Dewan Penasihat PGRI saat membaca sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi dalam acara peringatan HUT ke-76 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2021, Kamis 25/11/2021 di Islamic Center, Waihaong.

"Oleh sebab itu, dalam perjuangan mengangkat harkat martabat anggotanya PGRI lebih mengedepankan sikap terbuka/inklusif, memegang teguh etika, saling menghormati dalam spirit organisasi yang mandiri, unitaristik dan non partisan," akunya.

Dikatakan, Tahun 2021 ini adalah tahun kedua dalam suasana pandemi Covid-19, dimana Penanganan pandemi Covid-19 di tanah air sangat menggembirakan sehingga memungkinkan sekolah di berbagai penjuru tanah air kembali melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas (PTMT).

"Pembelajaran kembali dapat dilakukan secara luring maupun bauran dengan pembelajaran daring dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan sehingga tidak akan menimbulkan klaster baru, keselamatan dan kesehatan anak didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama. Dengan kembali dibukanya sekolah diharapkan dapat menekan angka learning loss dan meminimalisasi terjadinya lost generation pada anak didik kita," bebernya.

Selanjutnya, PGRI menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah yang memprioritaskan pemberian vaksin bagi para guru, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan mahasiswa, dan kini telah dimulai pemberian vaksin bagi anak didik di bawah usia 12 tahun. Prioritas pemberian vaksin di lingkungan pendidikan ini, merupakan wujud perhatian dan komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah tentang pentingnya sektor Pendidikan.

Selain pemberian Vaksin, PGRI juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Bapak Presiden RI Joko Widodo, Kemenko PMK, seluruh jajaran Kemendikbudristek, KemenPan-RB, Kemenag, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang responsif terhadap permasalahan guru yang selalu diperjuangkan PGRI.

“Penerimaan Aparatur Sipil Negara melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di tahun 2021 ini, telah memberikan peluang dan kesempatan bagi guru honorer untuk mengikutinya. Namun dalam sistem pelaksanaannya masih memerlukan banyak perbaikan lagi di masa mendatang,” katanya.

Ketua PGRI juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mendengarkan masukan para guru melalui PGRI di pusat maupun dari berbagai daerah untuk pemberian afirmasi yang berkeadilan dan memperhatikan masa pengabdian para guru honorer yang usianya di atas 35 tahun.

“Kami juga berharap bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer di daerah Terdepan, Terpencil, dan Terluar (3T) yang saat ini benar-benar membutuhkan kejelasan status mereka sebagai guru dan tenaga kependidikan. Mohon kiranya model rekruitmen guru honorer dan tenaga kependidikan khususnya di daerah 3T dilakukan sesama guru dari daerah 3T dengan pola yang dipersiapkan secara tersendiri,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua PGRI Kota Ambon, yang juga Sekretaris Kota  A.G Latuheru, SH, M>Si, MH  dalam sambutannya menyatakan, momentum spesial HUT ke-76 PGRI dan HGN Tahun 2021, diperingati dibawah sorotan tema “Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.

Dikatakan, 76 tahun sudah PGRI berupaya mengapresiasi guru, dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, namun pada dua tahun terakhir, wajah pendidikan indonesia bahkan dan kota ambon kusam dan mengerut dari tahun sebelumnya, sebagai imbas pandemi.

“Wabah itu ujian nyata bagi eksistensi pendidikan, oleh sebab itu mau tidak mau, guru harus beradaptasi degan situasi kondisi, serta sistem belajar-mengajar, dalam sistem pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, Pembelajaran Tatap Muka baik terbatas maupun penuh," tandas ayah satu anak ini.

Dijelaskan, saat ini kepedulian adalah pijakan utama agar segera pulih dari badai pandemi. Olehnya itu, pada peringatan HUT ke 76 PGRI dan HGN 2021, seluruh anggota PGRI kota Ambon diajak untuk menggaungkan semangat kepedulian dan optimisme, untuk memulihkan dunia pendidikan.

“PGRI harus ada dalam jajaran paling depan inovasi dan teknologi untuk kepentingan peserta didik. Pengurus dan anggota disemua tingkatkan harus bahu – membahu merespon kegiatan dengan saling belajar, saling peduli, dan saling memberi," pungkasnya. (MT-01/MCC)



Ambon,MollucasTimes.com-ASKA adalah wadah untuk memperjuangkan kepentingan profesi supir angkot di Kota Ambon bukan wadah politik.

Demikian Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH disela pelantikan pengurus Asosiasi Supir Angkot Kota Ambon (ASKA), Kamis 25/11/2021 di Tribun Lapangan Merdeka.

"Teruslah membangun komunikasi dengan Pemerintah. ASKA bukanlah wadah politik untuk kepentingan calon Wali Kota atau Gubernur. Karena itu, saya meminnta ASKA harus profesional dan proporsional. Lakukan tugas dan tanggungjawab dengan baik untuk memperjuangkan kepentingan para sopir angkkot," Wali Kota dua periode ini mengingatkan.

Dikatakan, dalam rangka mewujudkan Ambon tertib, supir angkot memiliki peranan penting menciptakan kesan pertama bagi pengunjung dari luar Kota Ambon.

"Sikap sopir angkot menjadi tolak ukur tertib lalulintas untuk memwujudkan visi Ambon yang tertib. Bagaimana cara menyapa penumpang, bagaimana denngan keramahan memberikan informasi terkait daerah tujuan yang dibutuhkan kemudian juga tidak semena-mena menaikkan tarif angkot. Ini semua adalah bentuk edukasi sehingga orang dari luar Ambon akan merasa berada di daserah sendiri karena sikap yang ditunjukkan," akunya.

Lanjutnya, ASKA  harus bisa mendukung setiap kebijakan pemerintah.

"Dengan adanya pemberlakuan PPKM Mikro Level 3 mulai 24 Desember- 02 Januari 2022 untuk seluruh daerah, maka disini ASKA memegang peranan bagaimana membantu Pemerintah Daerah mengurangi mobilisasi masyarakat jelang Natal dan Tahun baru (Nataru). Dalam hal ini tidak diijinkan untuk pertemuan dalam jumlah yang besar," tandas ayah lima anak ini.

Dirinya berharap ASKA dapat berjalan dalam rel-nya demi turut membantu Pemerintah Kota Ambon mewujudkan visi misi Kota Ambon. (MT-01)

Ambon,MollucasTimes.com-Instruksi Mendagri terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Level 1 mulai berlaku mulai 23 November-6 Desember 2021.

Demikian Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Ambon, Drs. Joy Adriaansz, M.Si, kepada MollucasTimes.com, Jumat 26/11/2021.

"Kebijakan Ambon PPKM Mikro Level 1 tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 61 tahun 2021 tanggal 22 November tentang PPKM level 3, level 2, dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.," jelasnya.

Dikatakannya, penetapan level wilayah PPKM berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

"Selain itu, indikator capaian total vaksinasi dosis 1 satu dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan satu level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) kurang dari 50 persen. Berdasarkan indikator tersebut, didukung dengan tidak adanya lagi kasus konfirmasi positif Covid-19, serta indikator capaian vaksinasi yang sudah mencapai 83,81 persen untuk dosis pertama, dan vaksinasi Lansia yang telah mencapai 64,48 persen, maka Kota Ambon ditetapkan pada PPKM Mikro Level 1," tandas ayah tiga anak ini.

Sementara itu, Instruksi Mendari menyebutkan khusus untuk Provinsi Maluku, yang masuk kriteria Level 1 hanya Kota Ambon, sementara kabupaten/kota lainnya masih berada di Level 2 yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual, sedangkan Level 3 yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (MT-01)










Ambon,MollucasTimes.com-Penetapan Upah Minumun di Kota Ambon  mengacu dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang detailnya didalam Peraturan Pemerintah 36 tahun 2021 tentang upah.

Demikian Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Steiven Bernhard Patty, kepada MollucasTimes.com, Kamis 25/11/2021.

"Upah Minimum Kota Ambon ini telah ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Ambon tahun 2021 untuk diberlakukan pada tahun 2022 nanti," demikian Patty.

Sedangkan nominal UP yang akan diberlakukan pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

"Tahun 2022 akan diberlakukan UP sebesar Rp 2.731.502. Nominal ini naik dari Rp. 2.643.387 atau kenaikan sebesar Rp. 88.115 dan secara presentase sebesar 3,22 persen," imbuhnya.

Sementara itu ada sejumlah indikator yang digunakan dalam penetapan UP.

"Dewan Penetapan Upah menggunakan indikator untuk menetapkan UP diantaranya pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, tingkat inflasi Provinsi Maluku, disparitas harga untuk Provinsi Maluku, termasuk  jumlah rumah tangga yang ada, jumlah rumah tangga yang bekerja dan nilai UM Kota Ambon tahun 2020," jelas Patty.

Sementara itu terkait dengan unsur Dewan Pengupahan yang dapat memberikan data adalah lembaga kompeten harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.

"Dewan Pengupahan terdiri dari unsu Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja, Serikat Buruh dan juga dari statistik. Mengapa diikutsertakan juga statistik? sebab, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 harus mencakup data-data yang bersumber dari lembaga yang berkompeten yaitu Lembaga Statistik Kota yang merumuskan data tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, disparitas harga dan lain-lain untuk digunakan dalam rumus penetapan upah minimum kota," demikian pria berkumis ini.

Walaupun demikian, Patty mengatakan pengesahan kesepakatan UP juga harus diperoleh dari Gubenur Maluku.

"Nah, kita akan mengusulkan kepada Wali Kota Ambon untuk minta persetujuan pengesahan dari Gubernur Maluku yang nantinya dibuat dalam SK Gubernur Maluku terkait dengan UP tersebut," tandasnya.(MT-01)

Ambon,MollucasTimes.com-Eksplorasi lokasi wisata serta seni dan budaya Kota Ambon kini mulai dilirik oleh Nasional, buktinya Kota Ambon masuk dalam nominasi 3 besar Anugerah Pariwisata Indonesia (API) 2021 untuk kategori Atraksi Budaya.

Demikian Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Rico Hayat, SE, M.Si kepada MollucasTimes.com, Kamis 25/11/2021.

"Sebenarnya banyak lokasi wisata serta seni budaya yang menjadi modal kita untuk dieksplor dan kedepan ini akan semakin menjadi perhatian kita," aku ayah satu anak ini.

Dirinya mencontohkan, tahun 2021 Pemerintah Kota Ambon memasukkan Sound of Green dan Siwang Paradise untuk mengikuti ajang API 2021. 

"Dan puji Tuhan, satu masuk dalam tiga besar nominasi API tahun 2021. Sound of Green untuk kategori Atraksi Budaya. Kita bahkan tidak menyangka akan masuk dalam tiga besar. Hal ini sangat membanggakan," jelas Kadis mileneal ini

Dikatakan, penghargaan API 2021 ini akan diterima oleh Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH.

"Pihak panitia telah memberikan informasi bahwa penganugerahan Award ini akan dilakukan di Banyuasin, Palembang pada tanggal 30 November 2021. Dan yang akan menerimanya adalah Pak Wali Kota. 

Untuk kedua kalinya Kota Ambon menerima API Award memberikan dorongan bagi Pemerintah Kota Ambon untuk terus membenahi diri.

"Dengan penghargaan yang diterima dua kali ini kita akan terus membenahi diri sehingga bukan saja penghargaan yang akan diperoleh tetapi lebih dari itu ada penghargaan dan penerimaan dari masyarakat baik lokal, nasional serta intenasional bahwa Kota Ambon memang adalah tujuan destinasi wisata yang dicari serta layak dikunjungi," pungkas lelaki low profile ini. (MT-01)

Ok

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget